SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada BI secara lengkap, akurat, terkini, utuh,dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh BI.

Read More

LAPORAN BANK UMUM

PK	Kriteria	Kriteria
1.LAPORAN BERKALA
a.Periode Harian	Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa Laporan Posisi Devisa Neto Laporan Pos-pos tertentu neraca Laporan proyeksi arus kas Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi  mudharabah	Laporan Bulanan Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)       Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)
b. Periode Mingguan	Laporan Transaksi Derivatif Laporan Dana Pihak Ketiga Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah Laporan Pos-pos Neraca Mingguan
c. Periode Bulanan	Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) / laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website BI. Laporan Lalu Lintas Devisa Laporan Penyediaan Dana Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Laporan Debitur (SID) Laporan BMPK Laporan Maturity Profile Laporan Market Risk Laporan Deposan dan Debitur Inti Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar Laporan investasi mudharabah (untuk bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prisip syariah) Laporan transaksi structured product Laporan Bulanan Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) • Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)
d. Periode Triwulanan	Laporan Keuangan Publikasi Bank Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan) Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah Penilaian Tingkat Kesehatan (disampaikan ke BI apabila diminta) Laporan Risk Profile Laporan profil risiko secara konsolidasi Laporan Keuangan Perusahaan Anak Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah Laporan Keuangan Publikasi Laporan Penanganan Pengaduan Nasabah
e. Periode Semesteran	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan • Laporan Sumber dan Pengunaan dana Qardh, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS). Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja
f. Periode Tahunan	Rencana Bisnis Laporan Keuangan Tahunan Laporan Tahunan Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Laporan Teknologi Sistem Informasi Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance/GCG Laporan Struktur Kelompok Usaha Rencana Kerja BPR Laporan Keuangan Tahunan Laporan Struktur Kelompok Usaha
g. Periode Tiga Tahunan	• Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern
2.LAPORAN LAINNYA	Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank Laporan yang berkaitan dengan operasional bank Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK) Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru bank Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan bank Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan bank Laporan yang berkaitan dengan operasional bank Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)

Mari Berteman ^^
David Iskandar | Create Your Badge

Read More

SEJARAH BI

1828: De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

1953: Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Read More

TUJUAN DAN TUGAS BI

Tujuan Tunggal
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Read More

STATUS DAN KEDUDUKAN BI

Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009.

Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Read More

KEBIJAKAN MONETER

Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Bank Indonesia juga dapat melakukan upaya pengendalian moneter antara lain melalui:

(i) operasi pasar terbuka - Open Market Operation (OMO). OPT merupakan salah satu instrumen moneter Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang Rupiah yang beredar. Mekanisme pengendalian uang primer melalui OPT dapat dilakukan melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pembelian surat berharga, ataupun intervensi di pasar valuta asing.

Read More

REKSA DANA, PAHAMI DAN NIKMATI

Reksa dana adalah suatu sarana investasi bagi pemodal individu, yang menawarkan pengelolaan risiko, kemudahan pemilihan instrumen investasi, dan potensi hasil investasi dari pasar modal, baik itu saham, obligasi, pasar uang, maupun kombinasi dari ketiganya.

Sebagai sarana investasi yang ditujukan untuk umum, reksa dana pada umumnya dibuat untuk menjadi terjangkau, baik dari sisi nilai investasi, kemudahan akses investasi, dan yang terpenting adalah sarana investasi ini didaftarkan pada regulator yang terkait, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Read More