Pada postingan kali ini akan kita bahas mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau yang biasa dikenal dengan istilah Capital Adequacy Ratio (CAR). Tentunya, bagi teman-taman akademis dan kalangan praktisi perbankan mungkin sudah tidak asing lagi jika mendengar kata-kata tersebut, karena dulu istilah tersebut erat kaitannya dengan ketentuan kesehatan bank (CAMELS) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 Tahun 2004 mengenai tingkat kesehatan bank Umum (Kini Peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi bank umum).
Oct 28, 2014
Oct 17, 2014
BUNGA VS BAGI HASIL: Anda Pilih Mana?
BUNGA
- Bunga terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit).
- Dana pembayaran bunga bisa diambil dari penghasilan manapun.
- Besar persentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjam.
MANAJEMEN PASSIVA
• Suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan kredit
• Keseluruhan aktivitas yang tampak pada sisi liabilities
Oct 15, 2014
LANDASAN HUKUM BPR
Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.KEGIATAN USAHA BPR
· Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR :
- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.
KETENTUAN POKOK BPR
Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to regulate), kewenangan untuk mengawasi (right to control) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction).









